Mengkritisi Tunjangan Fantastis DPR

Oleh Aminuddin

Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

artikel ini sebelumnya dimuat di Harian Koran Madura, edisi 29 September 2015

http://www.koranmadura.com/2015/09/29/mengeritisi-tunjangan-wakil-rakyat/

Banyak pandangan skeptis dan kritis terkait dengan perilaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam beberapa tahun belakangan ini. Bukan hanya karana kinerjanya yang jauh dari produktifitas. Namun permintaan anggota dewan yang terkesan ingin dimanja. Di tengah kritik yang bertubi-tubi melanda anggota dewan, kini mereka kembali membuat kehebohan. Yang paling mutakhir, anggota dewan mewacanakan kenaikan tunjangan bagi anggotanya. Ada dua hal yang patut dicermati terkait wacana tersebut. Pertama, waktu permintaan kenaikan tunjangan. Kedua, sikap anggota dewan dalam menanggapi kritik publik.

Untuk point pertama, momentum permintaan kenaikan tunjangan anggota dewan tersebut memang sangat paradoks dengan situasi ekonomi yang ada sekarang ini. Di tengah ekonomi yang tidak menentu, seharusnya wakil rakyat fokus bekerja dan membuat kebijakan politik pro ekonomi kerakyatan. Bukan sebaliknya, mengikis uang rakyat dengan mewacanakan kenaikan tunjangan. Begitupun dengan kepekaan anggota dewan terhadap kritik pedas dari masyarakat. Setelah beberapa kali dikritik atas kinerjanya. Seharusnya mereka berkaca terhadap prestasinya sebagai tugas pengawas, legislasi dan budgeting.

Politik minus Keterwakilan

Inilah potret miris yang terjadi di parlemen kita. Potret buram yang kontras dengan keadaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Misalnya, masyarakat Riau sedang berjuang melepaskan diri dari jebakan asap. Sedangkan di Arab Saudi, jamaah haji kita berjuang keras dari badai dan panas demi menjadi tamu Allah. Sebaliknya, di Senayan sana, anggota DPR berjuang keras memuaskan libidonya dengan menaikkan tunjangannya. Anggota DPR seolah-olah tidak pernah mendengar aspirasi rakyat. Melainkan fokus atas kemauannya sendiri.

Terkait dengan hal itu, kita patut meresapi debat dua tokoh filsuf terkemuka antara Plato dan Aristetoles terkait aspirasi rakyat. Dalam pandangan Plato, wakil rakyat tidak perlu aspirasi rakyat karena mereka sudah lebih paham. Menurutnya, pengetahuan wakil rakyat melampaui pengetahuan rakyatnya sendiri sehingga tidak perlu  ada intervensi dari rakyat.

Lain halnya dengan Aristoteles. Dalam pandangannya, aspirasi rakyat itu penting. Kebijaksanaan (wisdom) rakyat lebih superior ketimbang sekelompok kecil penguasa. Rakyat juga orang yang harus menerima setiap keputusan dari pemerintah maka di sanalah mereka pasti tahu dan dapat berpendapat sesuai keinginannya (Novianto, 2014). Mencermati debat kedua filsuf legendaris tersebut, rasanya pandangan Plato lebih relevan ditunjukkan kepada wakil rakyat sekarang. Sedangkan pendapat Aristoteles lah yang diinginkan oleh rakyat, namun tidak pernah direalisasikan oleh wakil rakyat.

Nampaknya, jurang pemisah antara debat tersebut semakin menjauhkan rakyat dengan wakilnya sehingga wakil rakyat bertindak semaunya sendiri. Wakil rakyat seolah-olah konsen memperkaya diri sendiri dengan membuat kebijakan yang justru jauh dari harapan rakyat. Sedangkan rakyat semakin kolaps dan tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah perkembangan politik tanah air yang penuh dengan kesenjangan. Ini persis seperti apa yang dikhawatirkan oleh Richard Robison (dalam Rif’an 2012) bahwa  perkembangan politik di Indonesia akan segera dipenuhi kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Wakil rakyat menjadi kaya, sedangkan yang diwakili (rakyat) semakin miskin.

Surplus Fasilitas

Maka dari itu, ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian dalam wacana tunjangan fantastis DPR ini. Pertama, tunjangan tersebut hanya mengubah pendapatan anggota dewan. Sedangkan pendapatan rakyat tetap sama tidak ada perubahan. Padahal, dengan situasi yang terjadi saat ini, perekonomian rakyat seharusnya dipulihkan. Di balik itu, belum muncernya prestasi parlemen kian mengukuhkan skeptis dan apatisme publik. Apalagi, rakyat sekarang ini sedang dibayangi dilema politik ekonomi yang tidak kunjung reda. Pada akhirnya, tunjangan fantastis dewan ini hanya menyelamatkan perekonomian dewan.

Kedua, mentalitas pejabat negara yang meminta fasilitas lebih tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Hampir setiap pergantian parlemen selalu disibukkan dengan tunjangan dan fasilitas. Wakil rakyat hanya sibuk dengan kepentingannya sendiri. Potret inilah yang sudah membudaya di tengah-tengah wakil rakyat. Membudayakan kehidupan yang bermental sederhana belum mampu ditampakkan oleh anggota dewan.

Ketiga, sosok anggota dewan tidak lagi berorientasi kepada keterwakilan rakyat. Namun sebagai dewan yang mengejar-ngejar fasilitas lebih. Sudah berapa fasilitas yang dianggarkan oleh rakyat untuk pemerintah guna memperbaiki kinerjanya di parlemen. Namun, tunjangan dari rakyat tersebut tidak mampu menaikkan prestasi wakil rakyat. Ini menjadi anomali atas keterwakilan rakyat.

Maka dari itu, publik semakin sulit untuk memberikan apresiasi kepada wakil rakyat. Defisit apresiasi dari rakyat tidak pernah menjadi peringatan bagi wakil rakyat. Pada akhirnya, wakil rakyat hanya surplus fasilitas dan minus prestasi. Jika demikian, jangan harap dalam beberapa tahun ke depan ada wakil rakyat yang menghamba kepada rakyat. Yang ada, mereka hanya fokus pada fasilitas sebagai prioritas utama. Miris!