Kongres Demokrat dan Problem Regenerasi

Kongres Demokrat dan Problem Regenerasi

Oleh Aminuddin

Analis Politik dan Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

artikel ini telah dimuat di Harian Analisa edisi 25 Mei 2015

http://analisadaily.com/opini/news/kongres-demokrat-dan-problem-regenerasi/136168/2015/05/25 

Kongres patai demokrat di Surabaya pada tanggal 11-13 Mei menjdi ujuan tersendiri dalam proses regenerasi. Namun sayang, ketokohan susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih belum tergoyahkan dalam kedudukannya sebagai ketua umum. Hampir semua suaa mengara kepada SBY untuk kembali menjadi ketua umum. Jika benar terjadi, maka problem klasik mengenai egenerasdi kepemimpinan di tubuh parpol belum berjalan.

Fenomena atas mengonfirmasi bahwa SBY masih diperhitungkan di internal partai. Harapan regenerasi parpol pun masih utopia. Wajah lama dan kaum tua masih menjadi penentu bergeraknya parpol. Ibaratnya, parpol masih memiliki ketergantungan terhadap pesohor maupun orang kuat. Sartori (1976) dalam Arya Budi (2013) mengungkapkan bahwa cenderung menunjukkan orang kuat di dalam organisasi partai sebagai sebuah entitas kelompok. Orang kuat lebih berpengaruh daripada parpol itu sendiri sehingga terkesan bahwa figur individu masih di atas parpol. Disinilah gejala personalisasi politik masih menjadi keniscayaan.

Mengelola Potensi Konflik Pilkada Serentak

Mengelola Potensi  Konflik Pilkada Serentak

Oleh Aminuddin

Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

artikel ini sebelumnya telah dimuat di harian Bali Pos edisi 18 Mei 2015

Isu konflik jelang pemilihan kepala daerah nampaknya tidak pernah lekang oleh waktu. Apapun bentuk pemilihannya, konflik pilkada akan selalu menghiasi perjalanan pesta demokrasi lokal tersebut. Jika tidak mampu mengelola konflik di aras lokal, dipastikan konflik horizontal akan mengemuka. Pilkada serentak merupakan ajang yang mempertemukan tokoh lokal yang telah memiliki basis dukungan maksimal. Dukungan tersebut tidak hanya formalitas. Namun telah memiliki militansi yang kuat teradap jagoannya.

Konflik merupakan gejala sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pakar resolusi konflik Boulding, mengungkapkan bahwa setiap masyarakat pasti ada konflik. Konflik itu sesuatu yang melekat pada diri masyarakat, tidak terkecuali dalam hajatan demokasi. Dalam hajatan demokrasi, konflik acap kali terjadi karena salah satu induvidu memiliki kepentingan, pemahaman, dan reaksi yang berlebihan dalam merespon hasil pilkada. Oleh sebab itu, konflik pilkada menjadi sebuah fenomena klasik yang selalu mengisi keberlangsungan demokrasi.

Jalan Islah Partai Terbelah

Jalan Islah Partai Terbelah

Oleh Aminuddin

Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

artikel ini sebelumnya telah dimuat di Harian Analisa, edisi 15 Mei 2015

http://analisadaily.com/opini/news/jalan-islah-partai-terbelah/133388/2015/05/15

Perpecahan kepengurusan di tubuh partai golongan karya dan Partai persatuan pemangunan (PPP) sungguh menyita perhatian publik. Mereka yang bertikai tikad lagi mencari bagaimana untuk menyongsong pilkada serentak desember nanti. Namun masih berkutat dengan lagalitas dan siapa yang paling benar. Hal inilah yang memcu pertikaian parpol semakin sulit untuk didamaikan.

Apa yang terjadi terhadap partai Golkar dan PPP merupakan salah satu bukti kongkret bagaimana ego politik yang ditampilkan oleh elit. Elite yang seharusnya menjadi teladan bagi kader-kadernya malah memberi contoh buruk. Bahkan tidak jarang elit politik di kedua parpol melemparkan opini yang dibumbui “sakit hati”.

Memeritokrasi Aklamasi Parpol

Oleh Aminuddin

Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

artikel ini sebelumnya telah dimuat di Harian Sinar Harapan edisi 12 Mei 2015
http://sinarharapan.co/news/read/150512099/memeritokrasi-aklamasi-parpol

Salah satu problem terbesar partai politik (parpol) di tanah air adalah mendeknya sirkulasi regenerasi. Parpol masih dihiasi oleh wajah lama di struktural parpol. Yang paling kentara adalah proses pemilihan ketua umum parpol yang acap kali dilaksanakan secara aklamasi. Fenomena aklamasi sudah tidak laagi bersemaam di lingkaran partai veteran seperti Golkar, dan PDIP. namunsudah menjalar ke partai-partai yang notabene masih seumuran jagung dala perpolitikan Indonesia.

Fenomena inilah nampaknya akan terus dilajutkan oleh partai Demokrat dalam Kongres di Surabaya pada 11-13 Mei. Kuatya suara kader yang dialamatkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono mengndikasikan bahwa aklamasi tidak dapat dihindarkan. Meskipun ada desas-desus Marzuki Alie akan mencalonkan diri sebagai calon ketua umum, nampaknya harus dikubur dalam-dalam karena SBY sendiri masih menginginkan kursi nomor satu di internal parpol berlambag Bintang Mercy tersebut.

Hukum Besi Oligarki

Hukum Besi Oligarki

Oleh Aminuddin

Alumnus UIN sunan Kalijaga Yogyakarta

artikel ini sebelumnya telah dimuat di Harian Suara Karya, edisi 12 Mei 2015

http://www.suarakarya.id/2015/05/12/hukum-besi-oligarki-oleh-aminuddin.html

Memasuki tahun 2015 sebenarnya menjadi kesempatan besar bagi partai politik untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di internalnya. Pasalnya, parpol menyelenggarakan pemilihan ketua umum. Namun, bagi parpol yang sudah memilih ketua umum, tampaknya regenerasi masih menjadi problem tersendiri mengingat kaum lama masih mendominasi. Primis tersebut setidaknya dapat ditarik dalam pemilihan ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hanura, Golkar, dan PPP. Nahasnya, bagi Golkar dan PPP, kegagalan berlanjut dalam pengelolaan konflik internal.

Tampilnya tokoh lama dalam suksesi kepemimpinan partai menjadi tantangan tersendiri. Kepemimpinan parpol yang mengarah kepada pengkultusan ketua umum pemain lama tersebut menjadi ancaman bagi regenerasi parpol. Penglultusan inilah yang menggiring parpol ke arah gerontokrasi dan oligarki politik. Akibatnya, demokrasi di internal parpol hanya menjadi kamuflase belaka.

Membumikan Politik Buruh

Membumikan Politik Buruh

Oleh Aminuddin

Alumnus UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Hari Butuh Nasional diadopsi dari peristiwa “HayMarket” pada 1 Mei 1886 di Chicago Illinois, Amerika Serikat. Ketika itu, kaum pekerja menentang dominasi kaum borjuis. Menjelang tanggal 1 Mei, lebih dari 40.000 orang turun ke jalan meneriakkan tuntutan delapan jam kerja. Para buruh mogok kerja yang mengakibatkan kaum borjuis kewalahan. Tragedi inilah yang kemudian dikenal sebagai hari buruh Internasional.

Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Merujuk kepada Keputusuan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013, tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Nasional. Hingga sekarang, peringatan Hari buruh sduah berlangsung selama tiga tahun. Untuk itu, pentingkitanya untuk membangkitkan kembalik kedautanan politik buruh.

Pesta Bikini dan Wajah Pendidikan

Pesta Bikini dan Wajah Pendidikan

Oleh Aminuddin

Alumnus Matematika di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Artikel ini Sebelumnya Telah Dimuat di Harian Suara Merdeka Edisi 02 Mei 2015

 http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pesta-bikini-dan-wajah-pendidikan/

Sejatinya pendidikan merupakan ritual yang senantiasa dilakukan dengan kesadaran tinggi. Pendidikan dibentuk dan dilakukan dengan mengembangkan potensi didik dan diarahkan ke lorong yang benar sehingga anak didik tidak kehialgnan arah dalam menginjakkan kakinya dalam proses kedewasaan. Idealnya, pendidikan selalu dilakukan selam 24 jam dalam rangka untuk mengatkan karakter kita. Ibaratnya, kita belajar dari bangun tidur hingga tidur lagi.

Nampaknya, dunia pendidikan kita masih belum bangun dari tidurnya dan mengalami pesakitan. Potret anak didik dewasa ini hanya dihiasai oleh gmerlap pergaulan bebas. Proses modernisasi ayng kian tidak terbendung memaksa karakter anak didik bergeser dari sbsaitansi pendidikan. Minuman keras, konvoi, kekerasan antar pelajar, dan pesta seks sudah bukan hal yang tabu bagi anak didik.

Terkait dengan hal itu, Ujian nasional yang beberap hari laluselsai dilaksanakan pada jenjang Sekolah menengah atas  (SMA) dselimuti awan kelam bernama pesta bikini. Pesta bikini menjadi fenomena faktual yang mencoreng interitas pendidikan kita. Pesta pasca ujian nasiona ang semestinya dilaksanakan dengan berada, beretika, dan megedepankan moral, malah dicoreng denga pesta bikini (bikini summer dress).

Rencana pesta bikin tersebut langsung mendapat kritik keras dari publik. Bagaimana mungkin ajatan ujian nasional yang semsrtinya dirasakan dengan kegelisahan, malah disambut dengan pesta yang jauh melenceng dari nilai-nilai moral, etika, dan etika pergaulan.

Pesta bikin tersebut semakin melegitimasi marwah pendidikan kita. Pendidikan yang semestinay menjadi ujung tombak dalam proses perkembagnan, pendewasaan, malah tekontaminasi oleh perbuatan ayng melanggar nilai-nilai sosial, agama, budaya, dan moral. Subsatansi pedidikan yang menjunjung budi luhur, budi pekerti, malah terjerembab kepada pesta bertajuk pesta bikini. Apabila semasa kita selalu mendengar pesta pasca ujian nasionel dengan seremonial corat-coret baju, konvoi, kini telah bermetamorvois ke arah ayng lebih eksterim dan cenderung mendegradsi moral para pelajar.

Sebagai orang tua, kita patut prihatin dan menitikkan air mata. Para peserta ujian yang seharusnya pulang ke rumah dengan semangat baru menyongsong amsa depan pasca UN, malah mengalihkan pertatian terhadap pesta cacat mural tersebut. Terkait dengan hal ini, apa yang salah degan dinia pendidikan kita? Apakah sekolah, guru, dan para pendidik lalai dalam memberikan gizi moral kepada anak didiknnya? Apakah orang tua sebagai indvidu yang paling dekat juga lalai dalam hal ini? Sedere pertanyaan sederhana ini patut kita refleksikan bersama.

Krisis Peradaban

Pendidikan merupakan jembatan dari perubahan peradaban manusia ayng diyakini mampu menekan dan merubah koflik horizontal di tengah-tengah masyraakat. Pendidikan juga sebagai wadah untuk memnyembuhkan masyrakat dari tunakebodohan dan tunaperadaban. Dengan pendidikan, penyakit kronis masyrakat diharapkan dapat sembuh. Melalui pendidikan pula, martabat manusia juga semakin terangkat di mata dunia.

Akan tetapi, dunia pendidikan di indonesia hingga kini masih bergolak dengan maslaah foralitas semata. Kurikulum, UN, sertifikasi, sudah menjadi abgian ayng tidak terpisahkan di beank guru. Padahal, sertifikasi tidak memiliki dampak signifikan dalam memabngun peradaban manusia.

Apa yang terjadi belakangan ini merupakan refleksi dari terkikisnya nilai peradaban di dunia pendidikan. Pesta seks, dan pesta bikini tidak akan terjadi jika peradaban pendidikan selalu dijunjung tinggi, baik oleh para pendidik maupun sekolah itu sendiri. Bgaimana mungkin pendidik tidak memiliki tangngug jawab aabila pesta yang sudah melendeng dari roll model pendidikan kita dilaksanakan seperti hajatan pernikahan.

Di negeri kita, pendidikan sebagai suatu proses belum sepenuhnya disadari sampai saat ini. Nyatanya, para pendidik dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan lebih senang memburu hasil ketimbang proses. Akibatnya, tujuan filosofis pendidikan hanyalah suatu jargon fatamorgana. Pendidikan tidak mampu menetaskan manusia-manusia yang berintegritas tinggi serta mampu mengawinkan kecerdasan otak dan kecerdasan hati (Edi Sugianto, 2012).

Kebudayaan merupakan akar dari kehidupan bangs yang seharusnya ditegakkan. Pesta bikini yang mengemuka akhir-akhir ini merupakan potret bagaimana kebudayaan didegradasi oleh polah hidup yang menyimpang dari subsatansi kebudayaan tersebut.Untuk itu, semua elemen terkait, baik orang tua, guru, dan pemerintah tidak melupakan kebudayaan (tunabudaya). Dengan begitu, fenomena melenceng dari nilai-nilai kemanusiaan tidak lagi ada terutama di dunia pendidikan.