Memeritokrasi Aklamasi Parpol

Oleh Aminuddin

Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

artikel ini sebelumnya telah dimuat di Harian Sinar Harapan edisi 12 Mei 2015
http://sinarharapan.co/news/read/150512099/memeritokrasi-aklamasi-parpol

Salah satu problem terbesar partai politik (parpol) di tanah air adalah mendeknya sirkulasi regenerasi. Parpol masih dihiasi oleh wajah lama di struktural parpol. Yang paling kentara adalah proses pemilihan ketua umum parpol yang acap kali dilaksanakan secara aklamasi. Fenomena aklamasi sudah tidak laagi bersemaam di lingkaran partai veteran seperti Golkar, dan PDIP. namunsudah menjalar ke partai-partai yang notabene masih seumuran jagung dala perpolitikan Indonesia.

Fenomena inilah nampaknya akan terus dilajutkan oleh partai Demokrat dalam Kongres di Surabaya pada 11-13 Mei. Kuatya suara kader yang dialamatkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono mengndikasikan bahwa aklamasi tidak dapat dihindarkan. Meskipun ada desas-desus Marzuki Alie akan mencalonkan diri sebagai calon ketua umum, nampaknya harus dikubur dalam-dalam karena SBY sendiri masih menginginkan kursi nomor satu di internal parpol berlambag Bintang Mercy tersebut.

Pada dasarnya, fenemena aklamasi tidak hanya megemuka di Kongres demokrat. Sebelumnya,  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam kongres di Bali beberapa waktu lalu juga memilih ketua umum secara aklamasi. Hampir tidak ada rintangan berarti dalam kongres di Bali karena sudah dientukan sebelumnya siapa yang akan dipilih kembali. Ini sekaligus menegaskan bahwa anak biologis dari mantan Presiden Soekarno tersebut masih belum terbendung.

Padahal, jika kita mengamati Sumber Daya Manusia yang ada di PDIP, banyak sekali kader-kader muda yang siap mampimpin partai berlambang Banteng moncong putih tersebut. Sebut saja Joko Widodo, Puan Maharani, Tjahyo Kumolo, Ganjar Pranowo, Pramono Anung, Hasto Kristiyanto, Maruarar Sirait, dan Prananda Prabowo. Mereka adalah kader-kader muda potensial yang menjadi salah satu kader terbaik saat ini.

Bahkan, kader seperti Joko Widodo menjadi salahs satu kader yang bisa memimpin parpol. Apabila merujuk kepada hasil survie Poltracking, Joko Widodo layak menjadi ketua umum menggantikan Megawati. Namun, tetap saja pemilik sah saham parpol tetap berada di tangan Megawati sehingga ia terpilih kembali secara aklamasi menajdi ketua umum.

Aklamasi yang Meritokrasi

Dalam sisitem pemilihan terbuka, aklamasi tidak diharamkan. Aklamasi juga merupakan bentuk demokrasi. Di dunia islam, aklamasi menjadi sebuah jalan keluar untuk menentukan tapuk pimpinan. Kita dapat diamati bagaimana Abu Bakar As-Shiddiq dipilih secara aklamasi menggantikan Nabi muhammad SAW ketika beliau wafat. Bedanya, pemilihan aklamasi pada saat itu lebih kepada kemampuan yang meritokrasi.

Pemilihan secara demokratis juga tidak akan menjamin bersih dari praktik kotor sepeerti suap menyuap, dan membeli suara. Ini ditenggarai karena proses pemilihan demokrasi mempertemukan dia sampai tiga kandidat. Sehingga, Pemilihan ketua umum sering memainkan politik uang untuk memperoleh suara.

Kita dapat berkaca bagaimana pemilihan ketua Umum partai Demokrat beberpa tahun lalu. Tertangkapnya Anas Urbaningrum sebagai ketua Umum partai demokrat oleh KPK, ditenggarai telah memainkann politik uang. Meskipun belum terbukti sampai sekarang, fakta tersebut mengindikasikan bahwa pemilihan demokratis tidak serta-merta menggaransi politik uang.

Namun sayang, dalam pemilihan ketua umum parpol, aklamasi masih dianggap cara yang tidak demokratis karena terlanjut dipersepsikan ke arah yang negatif. Nahasnya lagi, Calon sudah tidak lagi dilihat sejauh mana kemampuan dalam mengelola partai. Yang diperahtikan adalah bagaimana menjadikan partai tidak terjadi konflik.

Labih jauh lagi, aklamasi dipandang sebagai kegaggalan partai politik dalam menelurkan regenerasi parpol sehingga parpol kesulitan menemukan bibit-bibt baru untuk menahkodai partai. Persepsi tersebut dapat diamini apabila melihat fenomena yang terjadi belakaanan ini. Partai PDIP, Golkar, PKB, Hanura, Gerindra, dan Demokrat masih bermasalah dengan regenerasi parpol. Persepsi inilah yang terus terbangun sehingga ada kecenderungan bahwa aklamasi meruakan cara yang tidak demokratis.

Persepsi negatif terhadap parpol bisa sah-sah saja dialamatkan kepada parpol.  Pasalnya, parpol lebih condong memilih personalitas daripada induvidu yang memiliki ikatan ideologis. Ikatan ideologis parpol dengan masyarakat misalnya, dewasa ini pudar seiring dengan praktik-praktik kotor dan kepentingan pragmatis. Persepsi inilah yang terus menjalar ke seluruh struktur parpol. Akbatnya, parpol kehilangan daya tarik dan tidak mampu melahirkan kader yang militan, dan memiliki visi kenegaraan.

Pengelolaan Partai

Tidak dapat dimungkiri bahwasaya pengelolaan parpol menjadi salah satu syarat mutlak untuk menegakkan parpol yang modern serta mempu menjadi pilar demokrasi. Ketika parpol dikelola dengan institusional, maka arah aprpol terhadap perkembangan demokrasi akan terjaga. Samuel P. Huntington (1968) mengamini bahwa partai yang kuat dan terinstitusional akan memberikan sumbangsih positif terhadap demokrasi dengan baik.

Namun di Indonesia, pengelolaan parpol masih menjadi problem kritis yang belum menemukan solusi. Maslah transparansi, pengkaderan yang baik serta otonomi partai masih jauh dari harapan. Pengelolaan parpol masih didominsai oleh cara-cara kekeluargaan. Parpol lebih condong mengedepankan orang-orang terdekat dalam mengisi posisi-posisi strategis.

Selin itu, mekanisme dalam organisasi kepartaian tidak dikelola sebagaimana politik on the track. Dengan kata lain, pengelolaan parpol atas dasar kekerabatan. Disinilah muncul resistensi dari kader yang tidak menghendaki politik kekeluargaan. Dalam hal ini, konflik parpol mudah terjadi. Dan bahkan, polemik demikian menjadi embrio terbelahnya parpol.

Akhirnya, pengelolaan partai politik menjadi suatu keniscayaan guna menegakkan regenerasi parpol. Jika pengelaolaan parpol masih menggantungkan kepada figur tua atau figur kharismatik, maka akan kesulitan untuk mengelola kompleksitas konstituen dan masyarakat. Hal ini pula akan sulit merobohkan aklamasi yang tidak meritokrasi.