Kongres Demokrat dan Problem Regenerasi

Kongres Demokrat dan Problem Regenerasi

Oleh Aminuddin

Analis Politik dan Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

artikel ini telah dimuat di Harian Analisa edisi 25 Mei 2015

http://analisadaily.com/opini/news/kongres-demokrat-dan-problem-regenerasi/136168/2015/05/25 

Kongres patai demokrat di Surabaya pada tanggal 11-13 Mei menjdi ujuan tersendiri dalam proses regenerasi. Namun sayang, ketokohan susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih belum tergoyahkan dalam kedudukannya sebagai ketua umum. Hampir semua suaa mengara kepada SBY untuk kembali menjadi ketua umum. Jika benar terjadi, maka problem klasik mengenai egenerasdi kepemimpinan di tubuh parpol belum berjalan.

Fenomena atas mengonfirmasi bahwa SBY masih diperhitungkan di internal partai. Harapan regenerasi parpol pun masih utopia. Wajah lama dan kaum tua masih menjadi penentu bergeraknya parpol. Ibaratnya, parpol masih memiliki ketergantungan terhadap pesohor maupun orang kuat. Sartori (1976) dalam Arya Budi (2013) mengungkapkan bahwa cenderung menunjukkan orang kuat di dalam organisasi partai sebagai sebuah entitas kelompok. Orang kuat lebih berpengaruh daripada parpol itu sendiri sehingga terkesan bahwa figur individu masih di atas parpol. Disinilah gejala personalisasi politik masih menjadi keniscayaan.

Ketokohan SBY di internal partai Demokrat sudah tidak dapat terbantahkan lagi. Sejak ia mendirikan partai Demokrat pada tahun 2004, posisi SBY belum bisa tergoyahkan. Meskipu anas urbaningrum pernah menjdi ketua umum, seiring ditrangkakan korupsi oleh KPK, sosok SBY tetap menajdi pengendali partai.

Demokrat adalah SBY, sedangkan SBY belum tentu PDIP. SBY merupakan sosok penting di dalam parpol. Tidak heran jika suatu saat, kepemimpinan parpol hanya akan diisi oleh orang yang memiliki silsilah politik atau berbasis keluarga SBY.  Parpol berbasis keluarga (dinasti parpol) memang tidak lepas dari tradisi untuk membangun kekuasaan. Hal itu bertujuan untuk mengekalkan kekuasaan agar tidak mudah lengser.

Gaetano Mosca (1980) memaparkan bahwa setiap kelas menunjukkan tendensi untuk membangun suatu tradisi turun-menurun di dalam kenyataan, jika tidak bisa di dalam aturan hukum. Fenomena parpol berbasis keluarga tidak hanya terjadi di Indonesia yang notabene masih berkecimpung dalam tradisi demokrasi. Negara-negara lain seperti Amerika, Pilipina, dan India pun masih mengalami sengkarut partai keluarga. Misalnya di Amerika, sekitar tahun 90an sampai 200an, dinasti politik sangat kentara di silsilah  politik Kennedy, Bush, dan Clinton. Di Filipina ada dinasti Marcos, Aquino, dan Arroyo, sementara di India ada dinasti Gandhi dan Nehru, Pakistan ada dinasti Bhutto, dan sebagainya.

Saham Parpol

Selama ini, problem klasik yang menghinggapi penegakan demokrasi di internal parpol adalah digdayanya pemegang kendali pemilik saham parpol. Pemilik saham parpol (baca: pemilik modal) selalu menjadi penentu bergeraknya mesin parpol. Pemegang salah parpol leluasa menggerakkan arah suara parpol dalam mencari suara dalam pemilihan ketua umum. Pemilik ketua parpol masih dianggap orang paling istimewa dalam struktural parpol. Ini terjadi karena parpol tidak mandiri dalam segi pemodalan. Artinya, keuangan parpol masih tergantung kepada memilik modal.

Kekuatan modal telah menggeser nilai-nilai ideologi parpol ke arah bisnis. Parpol tidak lagi dikelola sebagaimana mestinya. Artinya, parpol dikelola dalam azaz untung dan rugi. Dimana ada keuntungan, disitulah proses politik berjalan. Sebaliknya, jika tidak memperoleh keuntungan finansial, otomatis disingkirkan. Herbert Alexander (2003), mengonfirmasi bahwa uang telah memegang peranan terpenting dalam kancah politik, sebab sifat konvertabilitas uang yang mudah untuk dipertukarkan demi kepentingan apapun termasuk dalam demokrasi politik elektoral.

Fenomena semacam ini menggiring elit parpol untuk melakukan pertempuran dalam dua kubu. Pertama, elit kaum tua melawan kaum muda. Kedua, orang kuat (kaya)  melawan kaum ideologis. Pertarungan tersebut telah terjadi di dua parpol yang saat ini sedang terbelah. Kader yang menyuarakan regenerasi dapat dikategorikan sebagai kaum muda. Bisa saja, kaum muda ini masuk dalam kategori kaum ideologis, bisa juga tidak. Sedangkan kaum tua datang dari gerbong orang kaya.

Ketika kedua kubu ini berperang, maka ideologi parpol semakin tergerus. Yang ada hanyalah kepentingan pragmatis politik semakin menguat. Akibatnya, parpol kehilangan daya tawar dan wibawanya di mata masyarakat. Begitupun dengan kemampuan untuk menjadi partai yang demokratis. Imbasnya, roh parpol sebagai organisasi sosial politik menjadi utopia belaka.

Seharusnya

Untuk mengikis segala stigma negatif terhadap parpol, maka budaya aklamasi yang tidak meritokrasi harus segera dihindarkan. Salah satu syaratnya adalah, pertama, parpol memulai memikirkan kemandirian ekonomi.  Dengan kata lain, parpol berhenti menghamba kepada pemegang saham mayoritas parpol. Artinya, partai harus mendikotomikan antara kepentingan partai dan kepentingan ekonomi guna menghindari pengelolaan partai seperti perusahaan. Lebih dari itu, partai tidak lagi didesain sebagai komoditas untuk menghasilkan pundi-pundi uang.

Kedua, mencari figur yang mampu menjadi magnet dan kader militan. Figur tersebut tidak membebani beban elektoral partai. Dengan kata lain, figur dan sosok yang memimpin parpol bisa mengangkat pamor partai dan memiliki magnet elektoral yang kuat agar bisa mengangkat elektoral.

Akhirnya, kongres partai Demokrat di Surabaya menjadi momentum bagi Partai berlambang Mercy untuk menyaring kader-kader berkualitas melalui pintu demokrasi yang meretokrasi. Dengan begitu Demokrat akan menjadi partai yang mandiri menegakkan demokrasi tanpa harus melalui aklamasi dalam  pemilihan ketua umum partai.