Andai Ahok Presiden

Oleh Aminuddin

Alumnus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) memang dikenal sebagai pemimpin yang blak-blakan. Gaya komunikasinya yang khas dan tanpa kompromi membuat sebagian kalangan panas telinga. Tak pelak, gaya khas Ahok menjadi salah satu bagian dari perseteruan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta.

Selain gaya komunikasinya yang demikian, perseteruan yang mengemuka belakangan ini juga dipicu dugaan anggaran siluman yang dilaporkan ke KPK. Perseteruan semakin berlanjut ketika Kementerian dalam Negeri melakukan mediasi antara Ahok dan DPRD. Mediasi yang berujung buntu tersebut semakin menegaskan bahwa Ahok tidak kompromi dengan uang rakyat.

Langkah Ahok yang melaporkan dugaan anggaran siluman ke KPK menjadi bukti bahwa anggaran masih menjadi bagian dari ladang basah untuk digeruk. Menguapnya anggaran siluman yang diungkapkan oleh Ahok merepresentasikan bahwa ada yang tidak beres terkait dengan anggaran yang di usulkan oleh legislatif. Ini juga semakin menegaskan bahwa sinergi antara legislatif dan Ahok tidak seirama.

Bisa dibilang, Ahok menerobos ketidakbenaran di legislatif dengan menentang berbagai kecurigaan dalam proses pengesahan anggaran 2015. Bahkan ia tidak mau kompromi dalam penyusunan anggaran. Ia juga menekankan agar RAPBD Jakarta menggunakan e-budgeting agar dapat dikontrol oleh masyarakat luas. Namun, anggota DPRD DKI tidak mau menggunakan hal tersebut.

Semenjak menjadi wakil Gubernur DKI sampai menggantikan Joko Widodo sebagai Gubernur, legislatif diposisikan sebagai “musuh” oleh Ahok. Bahkan ia tidak segan-segan menjuluki legislatif sebagai perampok. Perseteruan semakin meruncing setelah seluruh fraksi akan menggunakan hak angket yang berujung kepada pemakzulan.

Ahok memang sedikit dari banyak pemimpin yang berani bertarung sendiri. Ahok berani keluar dari zona nyaman hanya demi mengemban amanah rakyat. Ahok merupakan sosok tunggal yang tidak didukung oleh legislatif. Belum lagi, ia keluar dari partai yang mengusungnya menjadi wakil Gubernur, Partai Gerindra kala itu. Ia hanya pemimpin yang memperoleh dukungan dari rakyat.

Gaya kepemimpinan Ahok memang berbeda dengan kepala daerah lainnya. Bahkan, sekelas presiden sekalipun sangat jauh jika dibandingkan dengan Ahok. Selama ini, presiden republik Indonesia dikenal lemah lembut dan lebih menitikberatkan sebagai presiden karismatik. Sebut saja presiden Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang Jokowi. Hanya presiden Soekarno yang dikenal berapi-api.

Jika dikaji sepintas, gaya komunikasi Ahok memang tidak patut untuk dilakukan. Terlebih lagi ia adalah seorang pemimpin ibu Kota. Namun apabila melihat lebih jauh, komunikasi demikian memang diperlukan agar orang-orang yang duduk sebagai wakil rakyat tidak sewenang-wenang dalam menetapkan anggaran. Jika perlu, presiden pun harus melakukan hal yang serupa: tegas dan tanpa kompromi.

Tapi sayang, Ahok hanya seorang Gubernur DKI Jakarta yang kekuasaannya terbatas. Artinya, Ahok hanya bisa berwenang untuk mengelola DKI Jakarta. Seandainya Ahok menjadi presiden republik Indonesia, ia pasti menolak transaksi politik dari partai yang mengusungnya. Jika ia adalah seorang presiden, bisa jadi negeri ini tidak mengalami kisruh politik seperti yang terjadi belakangan ini.