Menakar Kemenangan Zulkifli Hasan

Oleh Aminuddin

Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) baru saja selesai diselenggarakan beberapa waktu lalu di Bali. Kongres tersebut menempatkan Zulkifli Hasan sebagai ketua Umum periode 2015-2020, mengalahkan pesaingnya sekaligus calon petahana Hatta Rajasa. Zulkifli mengumpulkan 292 suara. Sedangkan Hatta Rajasa mengumpulkan 286 suara.

Zulkifli Hasan memperoleh dukungan  dari Sutrisno Bachir yang juga mantan ketua Umum PAN periode 2005-2010. Namun banyak pengamat yang menilai bahwa keberadaan Sutrinso tidak berpengaruh signifikan. Selain sudah vakum dari struktur parpol berlambang matahari terbit tersebut, ia juga tidak memiliki basis dukungan yang bercokol di struktural internal parpol semasa dipimpin oleh Hatta. Alasan itulah mengapa keberadaan Sutrisno tidak berpengaruh terhadap pergerakan suara sebelum detik-detik pemungutan suara.

Amien Rais effect

Kemenangan Zulkifli Hasan kembali menegaskan diri sebagai calon dari representasi orang kuat yang bernama Amien Rais. Sosok Amien Rais sebagai penguasa tunggal di internal PAN menjadi tidak terelakkan. Dukungan Amien Rais terhadap Zulkifli memang bukan kejutan. Selain alasan tradisi bahwa PAN harus dipimpin satu periode, tali kasih antara kedua politisi kawakan di PAN tersebut sudah melekat. Pasalnya, Zulkifli merupakan besan dari Amien Rais.

Eksistensi Amien Rais tidak menjadi abu-abu dalam mendukung Zulkifli. Manuver politik Amien Rais semakin kentara setelah ia menyindir Hatta Rajasa dalam pidato politiknya. Waktu itu, Amien Rais menjelaskan kronologi pada peristiwa 30 September dimana waktu itu, ada pertemuan Surya Paloh dengan ketua Umum PAN. Tentunya,  ketua Umum PAN tersebut adalah Hatta.

Selama kongres di Bali, Amien Rais masih menjadi titik equilibrium dalam menentukan kursi nomor satu partai berlambang matahari terbit tersebut. Ibaratnya, amien masih menjadi penentu dalam sistem demokrasi di internal. Heinrich Best dan John Higley (2010) menegaskan bahwa demokrasi elitis masih menjadi penguasa atas kelompok kecil elit. Meskipun demokrasi pada prinsipnya adalah pemerintahan oleh rakyat, namun kelangsungan hidup demokrasi terletak di pundak para elit politik. Intinya, keder-kader militan yang tidak memiliki kekuatan, tidak akan mampu menjembatani arah demokrasi.

Manuver politik Amin Rais dalam mendukung memang bukan hanya bentuk partisipasi dan kewajiban karena ketua perimbangan. Namun ada hal yang lebih urgen untuk dipertahankan. Setidaknya, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Pertama, kemenangan Zulkifli Hasan, menjadi modal kuat bagi Amien Rais untuk mengontrol kompas politik PAN. Amien Rais akan mudah mengendalikan arah politiknya. Ini berbeda dengan Hatta Rajasa. Seandainya Amien Rais mendukung Hatta, ia tidak serta merta dapat mengendalikan Hatta. Hal ini karena Hatta merupakan tokoh yang mampu menjadi magnet dan kader militan. Hatta tidak membebani beban elektoral partai. Dengan kata lain, figur dan sosok Hatta bisa mengangkat pamor partai karena memiliki magnet elektoral yang kuat agar bisa mengangkat elektoral. Setidaknya, hal inilah yang membuat Hatta tidak tergantung kepada Amien Rais.

Kedua, dengan terpilihnya Zulkifli Hasan menjadi ketua umum, maka Amien Rais lebih leluasa mengamankan Koalisi Merah Putih (KMP) yang selama ini menjadi penyeimbang di pemerintahan Jokowi. Sebaliknya, jika Hatta yang menjadi ketua, maka posisi Amien Rais di KMP berada dalam bayang-bayang Hatta.

Minus Regenerasi

Sudah menjadi rahasia umum di republik ini bahwasanya parpol masih galau jika ingin melepaskan diri dari pengaruh orang kuat. Pengaruh orang kuat menjadi tidak terelakkan manakala sebuah parpol menggelar Kongres, Muktamar, maupun pemilihan ketua umum lainnya. Bahkan yang lebih miris, masih banyak parpol yang menaruh harapan kepada salah satu orang saja untuk mendongkrak elektoral parpolnya. Orang parpol beralasan bahwa, jika tidak dipegang tokoh kuat, takut ada perpecahan di internal parpol.

Karena alasan itulah, banyak parpol yang tidak ingin menjadikan kongres sebagai awal perpecahan. Lihat saja ketika Partai Gerindra menunjuk kembali Prabowo Subianto sebagai ketua umum. Begitupun dengan partai penguasa saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memilih secara aklamasi Megawati Soekarno Puteri. Partai Hanura juga menunjuk secara aklamasi Wiranto sebagai ketua Umum di Solo beberapa waktu lalu.

Namun yang paling tragis dialami oleh dua partai sarat pengalaman, yaitu Partai Persatuan Pembangunan  (PPP) dan partai Golkar. Kedua pepol tersebut  mengalami guncangan hebat tatkala terjadi perpecahan kepengurusan. PPP versi muktamar Surabaya menunjuk Rohakhurmuzy sebagai ketua umum. Selang beberapa hari berikutnya, Muktamar tandingan dilakukan di Jakarta dengan memilih Djan Faridz sebagai Ketua Umum. Setali tiga uang, Golkar juga mengalami hal serupa. Setelah memilih Aburizal Bakrie secara aklamasi sebagai ketua umum, Kongres tandingan pun dilakukan di Jakarta dengan memilihi agung Laksono.

Sekali lagi, kongres yang dilakukan oleh parpol belum lepas dari jeratan orang kuat. Begitupun dengan PAN. Meskipun PAN terkesan dipilih secara demokratis, keberadaan Amien Rais masih menjadi kunci kemenangan ketua umum. Bahkan ada kesan bahwa keder PAN yang ingin mencalonkan diri, tidak absah jika tidak memperoleh restu dari Amien Rais. Amien Rais ibarat matahari tunggal yang dapat menentukan arah PAN.

Akhirnya, hasil kongres PAN di Bali menjadi pembuktian bagi Zulkifli untuk dapat berbicara banyak di pemilu 2019 mendatang. Di pihak lain, penyerahan estafet kekuasaan juga harus dibuktikan bahwa PAN tidak tergantung kepada elit politik di internal parpolnya sendiri.