Menegakkan Aklamasi Meritokrasi

Oleh Aminuddin

Baru-baru ini, partai hari Nurani Rakyat (Hanura) secara aklamasi menunjuk kembali Wiranto sebagai ketua umum partai di Solo. Ia dipilih secara aklamasi karena tidak ada saingan. Aklamasi menjadi sebuah fenomena yang tidak dapat terhindarkan. Proses aklamasi menjadi sebuah keniscayaan bagi parpol ketika kebuntuan kaderisasi dan regenerasi. Tak pelak, proses aklamasi sering kali menjadi embrio terbelahnya parpol. Kondisi kekinian politik di Indonesia adalah terpecahnya parpol sarat pengalaman seperti partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hasrat memperebutkan libido kuasa menjadi sebuah keniscayaan bagi kedua partai legendaris tersebut. Partai Golkar yang notabene partai sarat pengalaman, tak kuasa ketika dihadapkan pada kepentingan individu. Pucuknya, partai tersebut terbelah menjadi dua kepengurusan. Aburizal Bakrie (Ical) menjadi ketua Umum setelah menghelat Munas Di bali secara aklamasi. Sedangkan Agung Laksono menjadi ketua umum versi munas Ancol.

Begitupun dengan PPP yang melahirkan dua ketua versi masing-masing. Rumahurmuzy yang menggelar muktamar di Surabaya di daulat menjadi ketua umum secara aklamasi. Sedangkan Djan Faridz didaulat menjadi ketua PPP versi Jakarta. Mereka beradu kuat dengan argumentasi masing-masing bahwa muktamar yang mereka laksanakan paling sah di mata publik.

Embrio Perpecahan

Dalam historikal politik tanah air. Perpecahan partai politik bukan merupakan hal yang tabu. Ketika masa orde baru, banyak parpol yang mengalami perpecahan. Sebut saja PPP yang yang menetaskan embrio PBR, PBB, dan Masyumi. PDI yang menghasilkan PNI Massa Marhaen, PNI Front Marhaen, PNBK maupun PDI Perjuangan. Fenomena semacam itu sudah bukan merupakan barang baru. Bedanya, perpecahan parpol kala itu disebabkan perbedaan ideologi dari individu. Namun sekarang, yang menganga hanyalah kepentingan tertentu demi melanggengkan hasrat kuasanya. Di posisi inilah, ideologi parpol ditelantarkan. Akibatnya, partai hanya menjadi komoditas dagangan politik. Siapa yang memiliki modal paling tinggi, dialah yang akan menjadi pemegang  kendali parpol tersebut.

Partai Golkar pun juga menjadi pelaku sejarah perpecahan. Tercatat, Munas  Golkar Pada 1998, terjadi persaingan antara Akbar Tandjung dan Edi Sudrajad. Pada saat itu, Akbar mengalahkan Edi. Pasca kekalahan tersebut, pada 15 Januari 1999 Edi mendirikan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Pada tahun 2002, kader Golkar R Hartono mendirikan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Pasca pemilu 2004, Wiranto mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Begitupun dengan Prabowo Subianto yang mendirikan partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang sekaligus menjadi kendaraan politiknya di pemilu 2004, 2009, dan 2014 meski akhirnya kalah di pilpres. Sedangkan pada tahun 2009, Ical bersaing dengan Surya Paloh. Ical mengalahkan Paloh. Setali tiga uang, Paloh mendirikan organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat (Nasdem) yang kemudian bermetamorfosis menjadi partai Nasdem (Kompas, 01/12/14).

Kelapukan Ideologi

Egoisme demi egoisme yang ditunjukkan oleh elit parpol menginisisasi bahwa ideologi partai politik hanya sebuah bumbu penyedap untuk mengelabui publik. Elit politik telah mengambil alih kekuasaan politik di internal parpol sehingga kesakralan ideologi terabaikan. Fenomena semacam ini dapat dipahami bahwa kekuatan ekonomi-politik di tubuh partai telah menyeret dan menenggelamkan ideologi parpol.

Kekuatan ekonomi telah menggeser nilai-nilai parpol ke arah bisnis. Parpol tidak lagi dikelola sebagaimana mestinya. Artinya, parpol dikelola dalam azaz untung dan rugi. Dimana ada keuntungan, disitulah proses politik berjalan. Sebaliknya, jika tidak memperoleh keuntungan finansial, otomatis disingkirkan. Mengacu pada pandangan Herbert Alexander (2003), uang telah memegang peranan terpenting dalam kancah politik, sebab sifat konvertabilitas uang yang mudah untuk dipertukarkan demi kepentingan apapun termasuk dalam demokrasi politik elektoral.

Fenomena semacam ini menggiring elit parpol untuk melakukan pertempuran dalam dua kubu. Pertama, elit kaum tua melawan kaum muda. Kedua, orang kuat (kaya)  melawan kaum ideologis. Pertarungan tersebut telah terjadi di dua parpol yang saat ini sedang terbelah. Kader yang menyuarakan regenerasi dapat dikategorikan sebagai kaum muda. Bisa saja, kaum muda ini masuk dalam kategori kaum ideologis, bisa juga tidak. Sedangkan kaum tua datang dari gerbong orang kaya.

Ketika kedua kubu ini berperang, maka ideologi parpol semakin tergerus. Yang ada hanyalah kepentingan pragmatis politik semakin menguat. Akibatnya, parpol kehilangan daya tawar dan wibawanya di mata masyarakat. Begitupun dengan kemampuan untuk menjadi partai yang demokratis. Imbasnya, roh parpol sebagai organisasi sosial politik menjadi utopia belaka.

Epilog

Untuk mengembalikan lagi benang kusut ideologi parpol, tidak ada cara lain bagi elit politik untuk mempertimbangkan beberapa hal berikut. Pertama, parpol harus keluar dari cengkeraman politik kaum tua. Selama ini, estafet kepemimpinan parpol masih saja di dominasi kaum tua. Keengganan kaum tua untuk menyerahkan kepemimpinan kepada kaum muda sudah seolah menjadi struktur, bukan lagi kultur, sehingga proses regenerasi menjadi mandek. Kedua, parpol memulai memikirkan kemandirian ekonomi.  Dengan kata lain, parpol berhenti menghamba kepada elit yang minus gagasan dan hanya mengandalkan kekuatan uang. Lebih dari itu, partai tidak lagi didesain sebagai komoditas untuk menghasilkan pundi-pundi uang.

Ketiga, mencari figur yang mampu menjadi magnet dan kader militan. Figur tersebut tidak membebani beban elektoral partai. Dengan kata lain, figur dan sosok yang memimpin parpol bisa mengangkat pamor partai dan memiliki magnet elektoral yang kuat agar bisa mengangkat elektoral.

Kita memahami bahwasanya ideologi parpol tidak boleh diabaikan. Terlebih lagi, frame parpol sudah menjadi bagian yang harus dijaga dan dirawat. Jika ideologi parpol sudah terabaikan. Bukan tidak mungkin parpol hanya menjadi sanggahan kaum elit untuk melanggengkan kekuasaannya. Pada akhirnya, kader-kader potensial terkubur habis bersamaan dengan ideologi tersebut. Untuk itu, tidak ada cara lain bagi elit parpol untuk mewujudkan aklamasi yang meritokrasi jika memang aklamasi menjadi jalan terakhir.