Madura dan Janji JK

Oleh Aminuddin

Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hampir di setiap kesempatan calon presiden (capres) melakukan yang ritual  kampanye di Jawa Timur, pulau Madura menjadi salah satu daerah yang belum tersentuh. Hingar-bingar kampanye politik yang menawarkan visi misi hampir tidak terdengar di pulau garam ini. Ketika calon presiden melakukan kampanye, paling mentok di Surabaya yang notabene adalah ibu kota Jawa Timur.

Pada pemilihan presiden (Pilpres) tahu 2014 lalu, pulau Madura disambangi oleh capres Jusuf Kalla (JK) ketika itu. Dalam dzikir politiknya, ia menjanjikan dua hal strategis. Pertama, JK menjanjikan peningkatan mutu pendidikan, baik sekolah umum maupun pondok pesantren yang ada di Madura. Kedua, JK berjanji akan melanjutkan program pemerintah ketika menjadi wakil presiden, yakni menjadikan pulau Madura sebagai kawasan industri besar. Salah satu tawaran untuk sektor tersebut adalah membangun pelabuhan berkapasitas internasional.

Janji tersebut memang sangat realistis di pulau Madura. Jika ditelaah dari sektor pendidikan, pulau Madura merupakan salah satu ujung tombak dalam memajukan pendidikan. Selama ini, pulau Madura memang dikenal sebagai pulau yang memiliki banyak pesantren. Di  ujung timur Madura (Sumenep) sampai Bangkalan, pesantren sangat banyak. Misalnya di Sumenep, ada An-Nuqayah dan Al-amin. Di Pamekasan ada pondok pesantren (ponpes) Bata-bata, dan ponpes Banyuanyar. di ujung barat, yang terkenal sampai saat ini adalah pondok pesantren yang dipimpin oleh kyai Kholil.

Di sekolah umum ada berbagai universitas. Di Pamekasan ada Universitas Madura (Unira), Universitas Islam Madura (UIM), dan di Bangkalan ada universitas Tronojoyo, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jika sektor pendidikan benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, bukan tidak mungkin pulau Madura menjadi sentral pendidikan sehingga melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Sedangkan di bidang ekonomi, pulau Madura dikenal sebagai salah satu kiblat garam. Garam yang melimpah di pulau Madura menjadikannya sebagai salah satu tonggak pertumbuhan ekonomi. Tapi sayang, melimpahnya garam yang ada di Madura tidak diiringi oleh kebijakan pemerintah dalam mengelola dengan baik. Masih saja pemerintah mengimpor garam. Akibatnya, masyarakat yang mengantungkan kehidupannya kepada garam menjadi pesakitan.

Sejak pulau Madura memiliki jembatan Surabaya- Madura (Suramadu), yang sekarang menjadi ikon utama provinsi Jawa Timur, tidak serta-merta mengubah perekonomian masyarakat Madura. Suramadu hanya menjadi ikon saja dan tidak memiliki dampak luas dan signifikan. Hampir seluruh masyarakat di Madura masuk dalam kategori menengah ke bawah.

Tesis tersebut dapat dilihat bagaimana masyarakat Madura enggan tinggal di daerahnya sendiri. Masyarakat Madura lebih memilih mencari kerja di luar Madura dengan menyerbu kawasan tapal kuda Jatim. Bahkan tidak jarang orang Madura menjadi tenaga kerja di luar negeri (TKI). Potret ini mengindikasikan bahwa pulau Madura belum menjadi prioritas utama pemerintah dalam pembangunan, baik dalam sektor pendidikan maupun ekonomi.

Di samping perekonomian yang masih compang-camping, sektor kesehatan juga belum memadai. Rumah sakit yang ada di Madura masih jauh dari standar nasional. Empat Kabupaten di Madura tidak ada rumah sakit yang dapat menjadi rujukan utama ketika masyrakatnya sakit. Kota metropolitan seperti Surabaya masih menjadi rujukan utama ketika ada yang sakit.

Dalam beberapa tahun terakhir, Madura belum mendapatkan tempat di republik ini. Hampir semua pemberitaan terkait dengan pulau Madura bukan merupakan hal yang membanggakan. Misalnya saja kekerasan yang mengatasnamakan agama. Kasus Syi’ah yang diusir dari Madura menjadi salah satu berita yang menggemparkan di era pemerintahan Susilo bambang Yudhoyono. Konflik demikian merupakan bentuk kebencian terhadap kaum minoritas.

Sedangkan di era Joko Widodo-Jusuf Kalla, berita menggemparkan datang dari Bangkalan dimana mantan bupati sekaligus anggota DPRD Fuad Amin ditangkap oleh KPK. Bagi pemerintahan Jokowi, penangkapan Fuad Amin merupakan prestasi tersendiri mengingat selama ini pulau Madura hampir tidak pernah terjamah praktik-praktik kotor seperti korupsi. Namun bagi orang Madura, itu menjadi aib dan mencoreng nama baik Madura.

Singkat kata, Jokowi-JK memang kalah telak dalam pemilihan presiden beberapa bulan lalu. Namun, kekalahan tersebut tidak boleh menjadi memarjinalkan Madura. Oleh sebab itu, pemerintah harus menepati janjinya dalam membangun sektor pendidikan dan perekonomian di pulau garam tersebut. Jangan sampai pemerintah di era Jokowi sama seperti pemerintah sebelumnya, yaitu lupa pada janji-janji manisnya.