Membela Negara Bagi Elite

Oleh Aminuddin

Alumnus UIN Sunan Kalijaga dan Pegiat di Forum Kolumnis Muda Yogyakarta

Artikel ini Sebelumnya dimuat di Harian Bali Pos edisi 24 Oktober 2015

Di tengah perjuangan memerangi berbagai kejahatan yang berpotensi melempar negeri ini pada negara gagal, pemerintah melalui Menteri Pertahanan mewacanakan wajib militer bagi generasi muda. Pelatihan wajib militer ini dimaksudkan untuk mendisiplinkan generasi muda untuk terus membela negara. Wajib militer bukan persoalan baru. Banyak negara yang telah melaksanakan wajib militer. Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Taiwan merupakan beberapa negara yang menerapkan wajib militer. Negeri Jiran dan Singapura mewajibkan warganya melaksanakan pelatihan militer di usia 18 tahun. Sedangkan di Korea Selatan, wajib militer dilaksanakan oleh semua penduduk termasuk artis.

Di Korea Selatan, wajib militer memang kebutuhan yang sangat urgen karena negeri Gingseng tersebut sedang mengalami sengkarut dengan tetangganya, Korea Utara. Begitupun dengan Taiwan yang acap kali bergesekan dengan Tiongkok. Mau tidak mau, mereka harus mempersiapkan diri melakukan berbagai pelatihan untuk mengantisipasi ancaman konvensional. Sedangkan di Indonesia, hingga kini belum ada ancaman nyata dari luar. Yang ada, justru ancaman di negeri sendiri, yaitu kekerasan, korupsi, narkoba, dan lainnya.

Persoalan membela negara merupakan falsafah wajib bagi semua bangsa Indonesia. Tanpa diwajibkan melakukan pelatihan militer, bangsa Indonesia harus membela negara sampai tetes darah terakhir. Pertanyaannya, apakah dengan melaksanakan wajib militer negeri ini akan lepas dari berbagai kasus yang menyandera negeri ini seperti korupsi ketimpangan hukum, kemiskinan, dan lain sebagainya? Tentu tidak. Wajib militer merupakan agenda untuk melatih mental generasi muda untuk siap siaga membela negara dari ancaman luar yang nyata.

Sebelum wajib militer ini benar-benar dilaksanakan, ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pertama, pemerintah harus menjelaskan makna wajib membela negara dan wajib militer. Saat ini, membela negara merupakan kewajiban bagi segenap warga tanpa harus melakukan pelatihan seperti perang. Sedangkan wajib militer merupakan kegiatan pelatihan layaknya berperang. Mereka harus berlatih bagaimana menyerang musuh dan bertahan dengan baik.

Kedua, serangan terhadap negara dewasa ini tidak hanya bertumpu kepada serangan melalui militer. Namun serangan dari luar berupa persoalan ekonomi, politik, budaya, Cyber, moral, dan lainnya. Ancaman seperti ini tidak memerlukan pelatihan militer. Melainkan penanaman pendidikan karakter dan membentengi generasi muda dari ancaman krisis moral. Di sinilah kemudian wajib membela negara melalui pendidikan diperlukan untuk dapat menangkis berbagai serangan non-fisik.

Bela Negara bagi Elite

Kalaupun wajib militer ini akan tetap dilaksanakan, belum tentu negeri ini akan lepas dari ancaman negara gagal. Ancaman kegagalan negara ini bukan berfokus kepada siapa yang membela negara. Melainkan sejauh mana elit memperjuangkan negara agar tidak masuk dalam kategori negara gagal. Sebab, permasalahan yang terjadi dalam dasawarsa terakhir bukan ancaman dari luar. Melainkan tabiat elit yang enggan memajukan negara ini. Inilah yang sebenarnya menjadi ancaman nyata bagi negara Indonesia.

Pertanyaan yang muncul sekarang, siapa yang tidak memiliki sikap nasionalisme tinggi? Rakyat atau elit? Jika diamati dalam realitas politik yang terjadi sekarang ini, justru elit lah yang semestinya dilatih untuk menjadi manusia yang loyal terhadap negara. Artinya, wacana membela negara sangat pantas bagi elit. Elit diajarkan bagaimana menjadi warga negara dan pemimpin yang memiliki nasionalisme tinggi sehingga tidak melakukan berbagai tindakan seperti korupsi.

Harus diakui memang bahwa korupsi yang terjadi di angkasa negeri ini lebih banyak dilakukan oleh elit. Elit yang sejatinya membela negara dari berbagai kasus menyimpang seperti korupsi, malah berlomba-lomba melakukan tindakan korupsi. Hampir semua data kekinian mengonfirmasi bahwa korupsi yang terjadi melibatkan elit. Direktur Imparsial Al Araf menegaskan bahwa mental para pemimpin sangat mengkhawatirkan dan perlu diperbaiki, terutama mental para birokrat, elit sipil hingga anggota DPR yang korup. Ia justru melihat bahwa masyarakat lebih berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa dalam berbagai variasi dan segmen (Kompas.com, 14/10).

Pendidikan membela negara bisa saja menjadi solusi bagi kita semua untuk meningkatkan nasionalismenya. Namun persoalannya, sejauh mana tingkat kematangan konsep, anggaran, dan tujuannya? Apakah negara sudah melakukan berbagai kurikulum untuk diaplikasikan? Tentunya, jika konsep, anggaran, dan kurikulum belum matang, wacana wajib militer ini hanya akan menjadi sia-sia.

Untuk itu, kebutuhan mendesak untuk saat ini adalah kewajiban membela negara bagi elit politik. Elit yang memiliki tanggung jawab atas kemajuan bangsa ini harus dididik agar memiliki karakter, mental, dan etos kerja yang baik untuk membela negara. Membela negara tidak harus dengan membawa senjata. Yang paling penting, elit tidak lagi melakukan tindakan korupsi. Jika pelatihan tidak melakukan tindakan korupsi ini digalakkan, maka keamanan dan kenyamanan negara akan tercipta dengan sendirinya.