Kongres PDIP dan Regenerasi Parpol

Kongres PDIP dan Regenerasi Parpol

Oleh Aminuddin

Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tanggal 09 April kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan dilaksanakan di Bali untuk memilih ketua umum periode 2015-2020. Nampaknya, ketokohan Megawati Soekarno Puteri masih belum tergoyahkan dalam kedudukannya sebagai ketua umum. Ditambah lagi dengan desas desus bahwa Kongres tersebut bertujuan untuk mengukuhkan Mega sebagai ketua umum hingga 2020. Itu mengonfirmasi bahwa sosok Megawati masih menjadi titik sentral di internal partai.

Ada kabar bahwa Joko Widodo layak menjadi ketua Umum menggantikan Mega. Hal tersebut hampir mustahil terjadi karena Jokowi masih menjadi presiden. Di sisi lain, Jokowi juga tidak memiliki garis biologis dengan Soekarno. Bisa jadi, kabar tersebut hanya pemanis semata karena mayoritas pemilik suara sudah bulat untuk memilih Megawati secara aklamasi.

Fenomena atas mengonfirmasi bahwa megawati masih diperhitungkan di internal partai. Harapan regenerasi parpol pun masih utopia. Wajah lama dan kaum tua masih menjadi penentu bergeraknya parpol. Ibaratnya, parpol masih memiliki ketergantungan terhadap pesohor maupun orang kuat. Sartori (1976) dalam Arya Budi (2013) mengungkapkan bahwa cenderung menunjukkan orang kuat di dalam organisasi partai sebagai sebuah entitas kelompok. Orang kuat lebih berpengaruh daripada parpol itu sendiri sehingga terkesan bahwa figur individu masih di atas parpol. Disinilah gejala personalisasi politik masih menjadi keniscayaan.

Ketokohan Megawati di internal PDIP sudah tidak dapat terbantahkan lagi. Sejak ia didapuk pertama kali menjadi ketua Umum sejak 1993 hingga sekarang, posisi Megawati belum bisa tergoyahkan. Bagi PDIP, Mega merupakan representasi dari Soekarno yang notabene biologis Soekarno. Saking kuatnya pengaruh Mega dan Soekarno, di setiap kongres yang dilaksanakan PDIP, hampir tidak ada spanduk selain gambar Mega dan Soekarno. Itu artinya, PDIP merupakan partai Biologis dari Soekarno yang sekarang sahamnya dimiliki oleh Megawati.

PDIP adalah Megawati, sedangkan Megawati belum tentu PDIP. Megawati merupakan sosok penting di dalam parpol. Tidak heran jika suatu saat, kepemimpinan parpol hanya akan diisi oleh orang yang memiliki silsilah politik atau berbasis keluarga.  Parpol berbasis keluarga (dinasti parpol) memang tidak lepas dari tradisi untuk membangun kekuasaan. Hal itu bertujuan untuk mengekalkan kekuasaan agar tidak mudah lengser. Gaetano Mosca (1980) memaparkan bahwa setiap kelas menunjukkan tendensi untuk membangun suatu tradisi turun-menurun di dalam kenyataan, jika tidak bisa di dalam aturan hukum.

Fenomena parpol berbasis keluarga tidak hanya terjadi di Indonesia yang notabene masih berkecimpung dalam tradisi demokrasi. Negara-negara lain seperti Amerika, Pilipina, dan India pun masih mengalami sengkarut partai keluarga. Misalnya di Amerika, sekitar tahun 90an sampai 200an, dinasti politik sangat kentara di silsilah  politik Kennedy, Bush, dan Clinton. Di Filipina ada dinasti Marcos, Aquino, dan Arroyo, sementara di India ada dinasti Gandhi dan Nehru, Pakistan ada dinasti Bhutto, dan sebagainya.

Parpol dinasti berbasiskan politik yang mengedepankan politik kekerabatan. Persebaran kekuasaan hanya didominasi oleh orang yang memiliki kekerabatan seperti anak, isteri, paman, dan lainnya. Pos-pos strategis di internal parpol tidak diberikan kepada orang luar yang tidak memiliki darah politik dinasti.

Partai keluarga dapat ditelisik manakala patron keluarga masih menjadi kekuatan utama dalam menentukan arah politik parpol tersebut. Setidaknya, partai berbasis keluarga dapat ditelusuri dalam beberapa hal. Pertama, parpol lebih condong mengedepankan orang-orang terdekat dalam mengisi posisi-posisi strategis. Posisi-posisi strategis tersebut bisa dimaknai sebagai posisi yang lebih diteropong oleh bidikan kamera. Tujuannya, keluarga tersebut agar naik secara popularitas.

Kedua, mekanisme dalam organisasi kepartaian tidak dikelola sebagaimana politik on the track. Dengan kata lain, pengelolaan parpol atas dasar kekerabatan. Disinilah muncul resistensi dari kader yang tidak menghendaki politik kekeluargaan. Dalam hal ini, konflik parpol mudah terjadi. Dan bahkan, polemik demikian menjadi embrio terbelahnya parpol.

Ketiga, Parpol yang berbasis keluarga diibaratkan sebagai “rental politik parpol”. Tujuan rental politik parpol tersebut untuk mencari keuntungan dari sisi ekonomi-politik. Regulasi rental parpol tersebut meniscayakan kepada penguasa tunggal. Artinya, kader yang menyewa (hanya kuat dari sisi finansial) harus mengikuti apa kata pemilik rental. Dalam posisi inilah, kader hanya menjadi kacung politik atau boneka.

Regenerasi Parpol

Sulit menafikan bahwa garis keturunan Soekarno yang ada dalam Megawati menjadi penting dalam menggerakkan partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Megawati ibarat lebih tinggi figurnya daripada partai itu sendiri sehingga ia dianggap sebagai sumber dari berbagai gagasan partai. Ideologi partai tidak menjadi acuan dibanding figur individu. Dalam hal ini, pandangan politik di internal sudah tidak mengenal “apa” gagasannya. Namun “siapa” yang menjadi penguasanya.

Disinilah harapan untuk menyaring generasi parpol masih menjadi kendala. Generasi parpol yang menjadi salah satu sumber utama berlangsungnya parpol masih belum lahir. Oleh sebab itu, mengutamakan regenerasi parpol menjadi sebuah keniscayaan bagi semua parpol yang ada di Indonesia. Jika tidak, maka parpol hanya akan diisi oleh muka-muka lama yang sudah tidak memiliki daya tarik terutama dalam pemilu maupun pemilihan presiden.